DPRD Kotabaru Sepakati Toleransi Pengurusan Dokumen Kapal Nelayan hingga Akhir Desember 2026
Kabarbanua,com. Kotabaru – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
Kesepakatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di tengah kendala administrasi perkapalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir.
Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., Kepala KSOP Kelas II Kotabaru – Batulicin yang diwakili Kepala Seksi (Kasi) Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi para nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya aktivitas melaut serta meningkatnya biaya operasional nelayan.
Ia berharap adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin melalui Kasi SHSK Afzhal menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani turut menyampaikan dukungannya terhadap koordinasi lintas instansi dalam membantu menyelesaikan persoalan administrasi kapal nelayan. Selain itu, pihaknya juga mendukung pengawasan terhadap aktivitas pelayaran agar tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pembahasan tersebut, anggota DPRD juga menekankan pentingnya menghadirkan solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Pasalnya, keterlambatan penerbitan dokumen kapal tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong para nelayan agar segera melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan sehingga kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kotabaru tetap terjaga.
Penulis:Lisda
