Wujud Kepedulian, Anggota Komisi II DPRD Tanbu Abdul Rahim Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Pulau Suwangi

Kabarbanua.com, Batulicin – Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu bisa dibilang berkembang sangat pesat. Bahkan, kabupaten berjuluk Bumi Bersujud tersebut menjadi salah satu kabupaten termaju di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Namun sayangnya, di tengah majunya sektor pembangunan, perekonomian dan lain sebagainya di pusat perkotaan, ada satu daerah di wilayah tersebut yang pembangunan infrastrukturnya terbilang lamban.

Ya, daerah tersebut ialah Pulau Suwangi yang termasuk dalam teritorial Kecamatan Batulicin. Sampai saat ini, Pulau Suwangi belum teraliri listrik PLN hingga akses jalan yang belum memadai.

Sungguh, suatu kondisi yang sangat miris. Padahal, Pulau Suwangi termasuk dalam kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Kecamatan Batulicin.

Melihat kondisi seperti ini, Anggota Komisi II DPRD Tanbu Abdul Rahim pun mendorong pemerintah setempat agar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa penerangan listrik dan akses jalan.

Hal itu tersebut disampaikannya sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Pulau Suwangi yang hingga kini masih hidup tanpa listrik PLN dan infrastruktur jalan yang memadai.

Pulau Suwangi yang secara administratif berada di Kecamatan Batulicin itu dihuni hampir ratusan warga dan wilayahnya memiliki potensi besar di sektor perikanan serta pariwisata bahari. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar membuat potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal.

“Persoalan utama pembangunan di Pulau Suwangi selama ini masih terkendala masalah perizinan,” ujar Abdul Rahim kepada wartawan.

Menurutnya, status lahan Pulau Suwangi yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) membuat pemerintah daerah belum dapat merealisasikan pembangunan fisik secara maksimal.

Belum adanya kepastian izin penggunaan lahan menjadi faktor utama lambannya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan tersebut.

Akibat kondisi itu, masyarakat Pulau Suwangi harus menanggung keterbatasan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiadaan penerangan listrik membuat aktivitas warga sangat terbatas, terutama pada malam hari. Anak-anak terpaksa belajar dengan penerangan seadanya, sementara aktivitas ekonomi masyarakat belum dapat berjalan optimal.

Selain persoalan listrik, belum memadainya akses jalan juga menjadi keluhan utama warga. Kondisi ini menyulitkan mobilitas masyarakat serta menghambat distribusi hasil tangkapan nelayan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama warga Pulau Suwangi.

“Kami hanya ingin listrik dan jalan yang layak seperti daerah lain. Kami ingin merasakan pemerataan pembangunan,” ujar Sarwani, salah seorang warga Pulau Suwangi.

Warga Pulau Suwangi juga secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar dapat memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat di pulau tersebut.

Dengan penuh harap, masyarakat memohon adanya kebijakan dan solusi bersama yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan tetap dapat direalisasikan tanpa mengabaikan aspek konservasi.

Warga berharap, melalui dialog dan koordinasi yang baik, kepentingan pelestarian alam dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak dasar masyarakat yang telah puluhan tahun hidup dalam keterbatasan.

“Kami percaya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan BKSDA memiliki kepedulian yang sama terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami hanya memohon ada jalan tengah, agar kami bisa menikmati listrik dan akses jalan yang layak, tanpa merusak alam yang selama ini juga kami jaga,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Pulau Suwangi.

Abdul Rahim menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Pulau Suwangi telah berulang kali ia sampaikan dalam berbagai forum resmi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Ia berharap, ada langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor agar kendala perizinan dapat segera diselesaikan dan pembangunan tidak terus tertunda.

Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah kepulauan di Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, sejumlah pulau lain seperti Pulau Burung, Pulau Kerasian, dan Pulau Mata Sirih telah menikmati layanan listrik PLN, sementara Pulau Suwangi hingga kini belum merasakannya.

“Pulau Suwangi memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata. Jika didukung infrastruktur yang memadai, potensi itu bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahim juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu beserta seluruh pemangku kepentingan, yang selama ini telah memberikan perhatian dan upaya dalam pembangunan daerah, termasuk wilayah kepulauan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi terkait seperti BKSDA dapat terus diperkuat agar persoalan perizinan dapat segera diselesaikan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Harapan kita ke depan, dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, masyarakat Pulau Suwangi bisa segera menikmati aliran listrik dan akses jalan yang layak,” ujar Abdul Rahim.

Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus putra asli Pulau Suwangi, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Legislator yang telah mengabdi selama empat periode sejak 2009 itu berharap ada kepastian dan langkah nyata agar warga Pulau Suwangi tidak terus hidup dalam keterbatasan.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi tentang kesejahteraan dan masa depan masyarakat Pulau Suwangi,” pungkasnya.

Red