Pemkab Tanbu Tegaskan Tidak Menerapkan WFA bagi ASN Pasca Libur Lebaran
Kabarbanua.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memastikan tidak menerapkan skema kerja jarak jauh atau work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca-libur Lebaran 2026. Seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal dengan sistem kerja tatap muka di masing-masing instansi.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Bumbu, Rusdiansyah.
“Hingga saat ini, kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan efisiensi energi. Selama belum ada arahan baru, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara langsung di kantor,” ujar Rusdiansyah saat ditemui di sela Musrenbang RKPD 2027, Rabu (25/3/2026).
Ia beralasan, Pemkab Tanah Bumbu tidak ingin mengambil langkah sepihak tanpa dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat. Terlebih, kebijakan WFA dinilai memiliki implikasi luas terhadap tata kelola pemerintahan, disiplin ASN, hingga kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mencermati perkembangan kebijakan nasional yang tengah mengkaji penerapan WFA sebagai bagian dari strategi efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Wacana tersebut mencuat di tengah meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel.
Pemerintah pusat disebut mempertimbangkan kebijakan tersebut guna menekan konsumsi BBM, khususnya dari mobilitas kendaraan dinas maupun penggunaan kendaraan pribadi oleh ASN. Dengan berkurangnya mobilitas harian, konsumsi BBM bersubsidi diharapkan dapat lebih terkendali di tengah tekanan ekonomi global.
Pun demikian, hingga kini belum ada regulasi resmi yang mengatur penerapan WFA secara menyeluruh bagi ASN di daerah.
“Oleh karena itu, Pemkab Tanah Bumbu memilih untuk tetap menjalankan sistem kerja konvensional dengan kehadiran fisik di kantor,” tegasnya.
Pantauan di sejumlah kantor SKPD di Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis (26/3/2026) menunjukkan aktivitas pelayanan publik berjalan lancar tanpa hambatan. Masyarakat tetap dapat mengakses berbagai layanan administrasi secara langsung, mulai dari pengurusan dokumen hingga layanan perizinan.
Kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik pascalibur panjang Lebaran, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal di tengah dinamika kebijakan nasional yang masih berkembang.
Red
