DPRD Tanah Bumbu Kawal Pembahasan RAPBD TA 2027
Kabarbanua.com,Tanah Bumbu- DPRD Kabupaten Tanah Bumbu gelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, didampingi Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Hadir pula jajaran anggota dewan, Forkopimda, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardana, yang mewakili pihak pemerintah kabupaten.
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyoroti struktur keuangan daerah dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp2,185 triliun lebih dan belanja sebesar Rp2,888 triliun lebih. Sejumlah isu utama menjadi sorotan bersama, di antaranya efisiensi anggaran, penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp702 miliar lebih, serta prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sorotan Kritis dari Berbagai Fraksi
Fraksi PDI Perjuangan: Melalui perwakilannya, Sarniah, menyoroti potensi kelonggaran ruang fiskal akibat pengalihan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar dioptimalkan untuk menutupi defisit anggaran.
Fraksi Partai Golkar & Fraksi PKB: Menuntut kepastian serta transparansi terkait asal-usul dan dasar perhitungan SILPA agar pengelolaannya tepat sasaran dan tidak menjadi beban pembiayaan.
Fraksi PAN & Fraksi NasDem Sejahtera: Fokus mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu serta pemerataan hingga ke wilayah perdesaan.
Fraksi Gerindra: Menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan fiskal dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat serta evaluasi menyeluruh terhadap realisasi program tahun sebelumnya.
Seluruh catatan, masukan, dan pertanyaan dari berbagai fraksi tersebut selanjutnya akan dikaji dan ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
