Abdul Rahim Peran Badan Kehormatan Tidak Hanya Menjadi Pengawas Internal, Kami Juga Penjaga Marwah dan Kehormatan Institusi DPRD

Kabarbanua.com,Tanah Bumbu- Dikala padatnya agenda pembahasan anggaran daerah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, tampil menyuarakan hal esensial yang kerap luput dari sorotan etika dan integritas anggota dewan sebagai fondasi utama menjaga kehormatan lembaga legislatifnya.

Suara disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada Selasa (8/7/2025), yang mengusung agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Di ruang kerja Komisi II, Abdul Rahim berbicara lugas soal peran Badan Kehormatan yang tidak hanya menjadi pengawas internal, tetapi juga penjaga marwah dan kehormatan institusi DPRD.

“ Sebagai Badan Kehormatan, itu bukan sekadar pelengkap struktur, akan tetapi sebuah benteng moral yang memastikan lembaga ini tetap dihormati dan dipercaya publik.

Abdul Rahim bahwa tugas BK DPRD telah tertuang secara komprehensif dalam Tata Tertib DPRD yang disusun dan disepakati oleh seluruh anggota usai pelantikan.

Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam setiap langkah dan keputusan BK ucapnya.

“Tatib ini disepakati 35 anggota DPRD sebagai komitmen bersama dalam menjaga disiplin dan etika. Jadi, ketika kami bertindak, itu bukan sekadar opini personal, melainkan berdasarkan aturan yang mengikat,” jelasnya.

Menurutnya, kerja-kerja Badan Kehormatan memang sering berjalan di balik layar, jauh dari sorotan publik. Namun, di sanalah letak pentingnya, yakni merespons aduan masyarakat maupun laporan internal terkait dugaan pelanggaran kode etik dengan penuh tanggung jawab dan prinsip keadilan.

“Kami bisa lakukan pemanggilan, klarifikasi, bahkan memberikan rekomendasi sanksi jika ada anggota yang terbukti melanggar. Tapi semua itu dilakukan secara objektif dan hati-hati, tidak asal menjatuhkan,” ujarnya.

Tak hanya menindak, BK juga berperan aktif dalam meninjau ulang dan memperbarui pedoman etika agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik yang terus bergerak.

Abdul Rahim pun menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tak semata dilihat dari produk hukum yang dihasilkan, namun juga dari perilaku sehari-hari para wakil rakyatnya. Ia mengajak seluruh anggota dewan untuk terus menghidupkan nilai-nilai etika yang telah mereka ikrarkan saat pelantikan.

“Integritas itu bukan jargon, melainkan sikap nyata yang harus dipegang setiap saat. Tugas kami di BK adalah memastikan sikap itu benar-benar hadir dan menjadi budaya di DPRD Tanah Bumbu,” pungkasnya.

Dengan komitmen kuat yang ditunjukkan Ketua BK ini, harapan akan terciptanya lembaga legislatif yang bersih, bermartabat, dan berintegritas kian nyata. DPRD bukan hanya rumah pembuat regulasi, tetapi juga cermin nilai moral dalam pelayanan publik.

Red